Prof Ludfi Djakfar, Guru Besar FT Bidang Teknik Jalan Raya

Prof. Ir. Ludfi Djakfar, MSCE., Ph.D., IPM  dari Jurusan Teknik Sipil menambah jajaran Guru Besar di Fakutas Teknik  Universitas Brawijaya (FTUB). Dikukuhkan di Gedung Widyaloka pada hari Rabu (27/Feb/2019) Prof Ludfi menjadi Guru Besar FT ke-16 dan ke-247 di UB. Prof. Ludfi dikukuhkan sebagai Guru Besar UB di bidang teknik jalan raya. Pada prosesi pengukuhannya […]

oleh | Mar 1, 2019 | Berita, Dosen, Prestasi

image_pdfimage_print

Prof. Ir. Ludfi Djakfar, MSCE., Ph.D., IPM  dari Jurusan Teknik Sipil menambah jajaran Guru Besar di Fakutas Teknik  Universitas Brawijaya (FTUB). Dikukuhkan di Gedung Widyaloka pada hari Rabu (27/Feb/2019) Prof Ludfi menjadi Guru Besar FT ke-16 dan ke-247 di UB.

Prof. Ludfi dikukuhkan sebagai Guru Besar UB di bidang teknik jalan raya. Pada prosesi pengukuhannya ia menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul “Penetapan Tarif Jalan Tol yang Berkeadilan” sekaligus menjelaskan tentang keseimbangan dalam pembayaran tarif tol.

Menurut profesor yang juga Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur UB ini pembangunan jalan tol seolah seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Tersedianya jalan tol membantu masyarakat dalam upaya mendapatkan kenyamanan melakukan perjalanan, namun disisi lain, karena jalan tol diusahakan dalam koridor bisnis dan investasi, kurangnya pengguna tol akan mempengaruhi investasi di masa yang akan datang.

Dengan kata lain, investasi yang dilakukan oleh investor akan didistribusikan kepada pengguna jalan dalam bentuk tarif yang harus dibayar. Namun, penerapan tarif yang terlalu tinggi dapat menyebabkan keengganan calon pengguna dalam menggunakan jalan tol, yang berakibat pada turunnya nilai pendapatan tol.

“Disinilah pentingnya penetapan tarif yang berkeadilan,” kata Lutfi dalam pidatonya.

PGB ludfiLudfi mengatakan bahwa penentuan tarif menggunakan teknik Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) sebagaimana umumnya dilakukan saat ini, masih memerlukan penyempurnaan, karena belum menghasilkan tarif yang berkeadilan. Prinsip dasar ATP/WTP adalah menentukan titik temu antara kemampuan membayar dan keinginan membayar dari pengguna atau konsumen atas layanan yang dia dapatkan.

Penyempurnaan ini dapat dilakukan dengan menambahkan model perpindahaan dalam analisis, sehingga pembuat kebijakan mendapatkan pertimbangan lain tidak hanya dari kemampuaan membayar masyarakat namun juga dampaknya terhadap revenue tol.

“Kalau tarif tol diturunkan belum tentu revenue (hasil) yang diperoleh pengelola juga banyak,” kata dia. Misalkan dari Rp 1000 ke Rp 900 belum tentu revenuenya bagus. Karena itu penentuan tarif juga melihat kondisi sekitar tol dan kemampuan ekonomi penggunanya.

Dikatakan pembangunan jalan tol memakai dana investor sehingga perlu ada keuntungan. “Namun jalan nasional itu bukan milik swasta. Karena dikerjakan investor, maka sementara waktu memang dikelola tapi nanti pasti tetap dikembalikan ke negara,” jelasnya.

Sumber : teknik.ub.ac.id